BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih banyak Satuan Pelaksana Bantuan Gizi (SPBG) yang belum memenuhi standar operasional dan kelayakan higienitas yang dipersyaratkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa dari total 65 SPBG yang telah memiliki izin operasional, hanya sekitar 10 unit yang dinilai memenuhi syarat minimal, dan dari jumlah tersebut baru 7 SPBG yang mengantongi Surat Tanda Kelayakan Sanitasi (STKS) dari Dinas Kesehatan.
“Artinya, evaluasi memang perlu kita lakukan. Saat ini cakupan pelayanan MBG di Balikpapan masih sekitar 17 persen dari total kebutuhan yang mencakup jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pendidikan nonformal pun belum banyak tersentuh,” ujar Muhaimin saat FGD di Auditorium Balai Kota, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, pemerintah terus mendorong agar seluruh SPBG segera melengkapi dokumen kelayakan sanitasi dan memastikan setiap tahapan pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan.
“Kami ingin ada jaminan bahwa mulai dari proses memasak, penyajian, hingga pengiriman makanan dilakukan sesuai kaidah higienitas. Termasuk penataan dapur, kebersihan alat masak, dan lingkungan produksi,” tegasnya.
Selain aspek sanitasi, Pemkot juga menyoroti keterbatasan tenaga ahli di sejumlah SPBG. Muhaimin menjelaskan, salah satu syarat utama pendirian SPBG adalah memiliki tenaga ahli gizi dan sarjana kesehatan lingkungan yang berperan memastikan makanan benar-benar aman dikonsumsi anak-anak.
“Banyak yang berminat mendirikan SPBG, tapi belum memenuhi persyaratan administrasi dan tenaga ahli. Ini perlu kita benahi bersama,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot menargetkan setidaknya 50 persen dari SPBG yang terdaftar dapat memenuhi standar kesehatan pada tahun depan. Dengan begitu, cakupan program MBG dapat diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak siswa di seluruh Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga mencontohkan SPBG Polda Kaltim sebagai model pelaksanaan terbaik yang dapat dijadikan rujukan bagi SPBG lain.
“SPBG Polda Kaltim ini sangat bagus dan bisa dijadikan role model, karena operasionalnya sudah sesuai dengan standar pemerintah pusat,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menargetkan sekitar 150.000 anak penerima manfaat di Balikpapan. Dengan koordinasi lintas sektor dan peningkatan standar layanan, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG ke depan akan semakin merata, aman, dan berkualitas.
“Masih banyak yang harus kita perbaiki, tapi dengan kerja sama yang kuat antarinstansi, kami yakin pelayanan MBG akan semakin baik,” pungkas Muhaimin.
