BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mengimbau masyarakat serta pelaku usaha agar lebih cermat dalam memilih dan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, menegaskan pentingnya memastikan bahwa APAR yang digunakan memiliki standar SNI (Standar Nasional Indonesia) demi efektivitas dan keamanan saat digunakan dalam keadaan darurat.
Menurut Usman, saat ini masih banyak produk APAR di pasaran yang tidak memenuhi standar keselamatan nasional. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan alat tidak berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan.
“Kami mengimbau masyarakat maupun perusahaan agar membeli dan menggunakan APAR berstandar SNI. Banyak yang beredar di Indonesia tidak berstandar, akibatnya pada saat digunakan alatnya tidak bekerja efektif, bahkan langsung mati,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Untuk memastikan pengawasan lebih ketat, BPBD Balikpapan berencana menjalin kerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Kolaborasi ini bertujuan mengontrol peredaran APAR non-SNI sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan kebakaran di permukiman maupun tempat usaha.
“Kami ingin ada kolaborasi antar-OPD, terutama dengan Dinas Perdagangan. Standar keamanan ini penting agar masyarakat benar-benar terlindungi — bukan hanya sekadar punya alat, tapi tidak berfungsi,” katanya.
Terkait program bantuan APAR dari pemerintah, Usman mengungkapkan bahwa BPBD tidak memiliki anggaran rutin tahunan untuk pengadaan alat tersebut. Bantuan hanya bisa disalurkan apabila ada pengajuan resmi dari masyarakat melalui kelurahan.
“Tahun ini tidak ada anggaran untuk APAR, dan memang tiap tahun juga tidak selalu ada. Kami baru bisa menindaklanjuti kalau ada pengajuan dari masyarakat yang disampaikan melalui kelurahan. Kalau sudah terkumpul dan serentak, baru bisa kami proses,” jelasnya.
Usman menambahkan, penyaluran terakhir bantuan APAR dilakukan sekitar dua tahun lalu, sebagai bagian dari program peningkatan kesiapsiagaan bencana di tingkat RT. Namun, ada satu kendala yang masih sering terjadi, yakni kurangnya perawatan (maintenance) setelah alat disalurkan.
“Masalahnya, setelah bantuan diberikan, tidak semua warga melakukan perawatan rutin. Padahal kami tidak menyediakan perawatan lanjutan. Jadi, maintenance itu menjadi tanggung jawab masing-masing penerima,” ungkapnya.
Ia menilai, keberhasilan program pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat, tetapi juga kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Kalau masyarakat aktif mengajukan permintaan dan menjaga alatnya dengan baik, itu bentuk kesiapsiagaan yang luar biasa. Jangan sampai alat baru diingat saat bencana terjadi,” tegasnya.
BPBD Balikpapan terus mendorong warga untuk melakukan pencegahan mandiri, di antaranya dengan memiliki APAR berstandar, memahami cara penggunaannya, dan rutin mengikuti pelatihan penanganan awal kebakaran di lingkungan masing-masing.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pencegahan kebakaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga bagian dari budaya aman di rumah dan lingkungan,” pungkas Usman.
