BALIKPAPAN– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan terus memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan membangun Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat kelurahan. Langkah ini bertujuan membentuk sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyatakan pihaknya menargetkan pembentukan minimal enam BSU aktif di masing-masing dari 34 kelurahan yang ada. Jika tercapai, maka akan terbentuk total 204 BSU di seluruh kota.
“Kami ingin masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Dengan enam BSU per kelurahan, ini menjadi langkah strategis menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien,” ujarnya, Sabtu (3/5).
Hingga saat ini, Balikpapan telah memiliki 77 BSU aktif di berbagai wilayah. Keberadaan unit ini terbukti mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), karena sebagian sampah sudah tersaring di tingkat kelurahan.
Sudirman menjelaskan, BSU bukan hanya tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Warga bisa “menabung” sampah bernilai jual seperti plastik dan kertas, yang kemudian dapat ditukar dengan insentif ekonomi.
“BSU itu bukan tempat buang sampah, tapi tempat memberi nilai pada sampah. Ini cara mengubah pola pikir masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi,” jelasnya.
DLH juga menyiapkan pembentukan Bank Sampah Induk (BSI) di tiap kecamatan sebagai pusat pengolahan lanjutan. BSI akan menampung hasil pemilahan dari BSU sebelum sampah yang tersisa dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
“Saat ini baru dua BSI yang aktif. Salah satunya, BSI Kota Hijau di Sepinggan, sudah memiliki lebih dari 400 nasabah. Ini bukti nyata bahwa antusiasme warga tinggi,” ungkapnya.
Melalui sistem BSU dan BSI, DLH optimistis pengurangan volume sampah di TPAS bisa tercapai secara signifikan. Selain itu, program ini diharapkan meningkatkan kesadaran lingkungan, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap keberlanjutan.
“Kami libatkan RT, PKK, dan sekolah agar gerakan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar program teknis, tapi gerakan sosial,” pungkas Sudirman.
