BALIKPAPAN—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan memasuki periode kerja paling padat sepanjang tahun 2025. Tiga penilaian besar dari kementerian pusat berlangsung hampir bersamaan pada November ini, yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kondisi tersebut membuat seluruh jajaran DLH harus memperkuat koordinasi, kesiapan teknis, hingga pengawasan lapangan secara menyeluruh.
Penilaian pertama datang dari KLHK melalui program Adipura yang menilai kebersihan kota, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan kualitas lingkungan perkotaan. Balikpapan menargetkan mempertahankan capaian tahun-tahun sebelumnya sehingga persiapan dilakukan lebih intensif di seluruh titik verifikasi.
Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan pihaknya telah mempercepat pemantauan di berbagai lokasi penting.
“Seluruh lokasi sampel penilaian kami cek ulang. Penguatan dilakukan di TPA Manggar, TPS, sekolah, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau agar seluruhnya berada dalam kondisi terbaik saat dinilai,” ujarnya.
Selain Adipura, BPK RI juga tengah melakukan audit kinerja terhadap pengelolaan lingkungan. Pemeriksaan ini menilai efektivitas program, kebijakan, penggunaan anggaran, hingga implementasi regulasi daerah. Audit tersebut membutuhkan kelengkapan dokumen serta kesiapan teknis dari seluruh bidang DLH.
“Seluruh dokumen pendukung sudah kami siapkan sejak awal. BPK melakukan pemeriksaan sangat detail, sehingga setiap bidang harus mampu menjelaskan capaian, tantangan, dan langkah perbaikan yang dijalankan,” lanjut Sudirman.
Di waktu yang hampir bersamaan, DLH juga menerima penilaian dari Kementerian PUPR yang berfokus pada sanitasi, kondisi permukiman, infrastruktur persampahan, hingga pengelolaan drainase. Penilaian dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan untuk melihat efektivitas layanan kebersihan dan upaya pengurangan kawasan kumuh.
Untuk menghadapi rangkaian penilaian tersebut, DLH melakukan pembagian tugas lebih terstruktur. Setiap bidang bertanggung jawab atas indikator tertentu, disertai pemeriksaan lapangan berulang agar tidak ada titik yang terlewat.
“Penilaian ini bukan hanya soal hasil, tetapi konsistensi kerja seluruh petugas. Karena itu, kami memperkuat koordinasi dan memastikan setiap SOP di lapangan berjalan sesuai standar,” tegasnya.
Sudirman juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat, mengingat pengelolaan lingkungan tidak bisa berjalan tanpa partisipasi publik.
“Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung kerja petugas sangat berpengaruh terhadap performa kota,” katanya.
Berbagai pembenahan terus dilakukan, mulai dari normalisasi drainase, penataan TPS yang berpotensi menimbulkan kesan kumuh, peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, hingga pengecekan armada kebersihan. Inspeksi mendadak pun dilakukan di lokasi yang menjadi fokus penilaian Adipura maupun audit PUPR.
Sudirman berharap seluruh rangkaian evaluasi tersebut dapat membuahkan hasil terbaik bagi Kota Balikpapan.
“Tiga penilaian besar sekaligus memang menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja. Semoga semuanya berjalan lancar dan memberikan outcome positif bagi kota,” tutupnya.
Jika ingin menambah judul alternatif, versi singkat, atau versi 300 kata, tinggal beri tahu saja.
