BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui proses yang lebih terstruktur, terukur, dan bersinergi lintas sektor. Langkah tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan rapat sinkronisasi penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH), sekaligus pembahasan laporan akhir penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar.
Kegiatan yang digelar pada 25 November 2025 itu dihadiri sejumlah perwakilan instansi pemerintah, UPTD, akademisi, hingga pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan di Kota Balikpapan. Kehadiran banyak pihak ini menunjukkan bahwa isu lingkungan semakin membutuhkan kolaborasi luas dan data yang kuat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Sekretaris DLH Balikpapan, Mustamin, menegaskan bahwa forum sinkronisasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan kota yang ramah lingkungan. Menurutnya, IKLH dan IRLH merupakan instrumen evaluasi yang harus disusun secara akurat agar mampu mencerminkan kondisi lingkungan secara nyata, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan kolaborasi, karena persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Melalui forum sinkronisasi IKLH dan IRLH ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat data dan bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan Kota Balikpapan,” ujar Mustamin, Selasa (2/12/2025).
Selain sinkronisasi indeks lingkungan, rapat juga membahas laporan akhir penyusunan dokumen RPPMA DAS Manggar. Dokumen ini memuat analisis kondisi air, identifikasi potensi pencemaran, hingga rekomendasi pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan DAS Manggar yang menjadi tumpuan penyediaan air baku bagi warga Balikpapan.
Mustamin menekankan penyusunan RPPMA harus mempertimbangkan aspek ilmiah, kondisi tata ruang, hingga dinamika sosial masyarakat di sekitar aliran sungai. Hal ini diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga aplikatif di lapangan.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam memastikan sumber daya air tetap terjaga keberlanjutannya. Hasil diskusi dan laporan akhir yang disampaikan hari ini menjadi rujukan penting untuk kebijakan dan langkah di lapangan,” jelasnya.
DLH Balikpapan berharap sinergi yang dibangun melalui pertemuan ini dapat memperkuat kebijakan lingkungan ke depan. Dengan peningkatan kualitas data, evaluasi rutin, serta komitmen kolaboratif, pemerintah optimistis kondisi lingkungan Kota Balikpapan dapat terus membaik.
Forum ini juga menjadi wadah koordinasi untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan lingkungan tetap adaptif terhadap perkembangan kota dan berorientasi pada keberlanjutan bagi generasi mendatang.
