BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendukung perluasan piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan pemerintah. Sistem digitalisasi dinilai dapat memperketat proses verifikasi sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dukungan tersebut disampaikan anggota DPRD Balikpapan, khususnya Komisi II dan Komisi IV, saat menghadiri Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Masa pendaftaran program berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 4 Juli 2026, baik secara mandiri maupun melalui agen di kelurahan.
Balikpapan Jadi Lokasi Piloting
Program Perlinsos Digital merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian di bawah Gugus Tugas Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Balikpapan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dipercaya sebagai lokasi pilot project program tersebut. Penerapan sistem digital diharapkan mampu memperkuat proses pendataan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat kepada Balikpapan sebagai salah satu daerah pelaksana piloting.
Menurut Yono, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari masyarakat. Karena itu, seluruh warga yang memenuhi kriteria harus memiliki kesempatan untuk terdata secara akurat.
“Bagaimana seluruh warga bisa terdata dengan baik,” ujarnya kepada awak media.
Verifikasi Penerima Bantuan Diperketat
Yono menilai digitalisasi Perlinsos membawa mekanisme seleksi yang lebih ketat untuk menyaring calon penerima manfaat. Salah satu contoh yang menjadi bagian dari kriteria adalah kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas 3.
Menurutnya, proses verifikasi tetap membutuhkan pengawasan agar bantuan tidak justru diterima masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.
“Dengan adanya program ini, kami berharap pendataan di Kota Balikpapan lebih baik lagi,” tambahnya.
Ia menilai akurasi data menjadi fondasi penting dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang lebih valid, pemerintah dapat mengurangi potensi kesalahan sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya.
RT Jadi Ujung Tombak Pendataan
Sosialisasi program tersebut turut melibatkan seluruh camat, lurah hingga ketua RT di Kota Balikpapan. Pelibatan struktur pemerintahan hingga tingkat lingkungan dinilai penting karena mereka menjadi pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat.
Yono secara khusus meminta para ketua RT aktif menyampaikan informasi mengenai program kepada warga di wilayah masing-masing. Sosialisasi tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme pendaftaran dan tidak kehilangan kesempatan untuk terdata.
“Tujuannya agar pendataan lebih baik untuk warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
DPRD Balikpapan berharap penerapan Perlinsos Digital dapat menjadi momentum untuk membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat. Dengan pendataan yang semakin baik, kebijakan bantuan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
