BALIKPAPAN– Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan pihaknya akan mengawal perkembangan kasus ini agar tidak berdampak negatif pada masyarakat, khususnya terkait keamanan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM).
“Kami sangat prihatin dengan kasus ini karena selain merugikan negara dalam jumlah besar, ada juga indikasi dampaknya terhadap konsumen, termasuk dugaan kerusakan onderdil kendaraan akibat kualitas BBM yang dipertanyakan,” ujar Budiono kepada awak media, Kamis (27/2).
Kasus yang kini tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut telah menetapkan tujuh tersangka.
Meski kewenangan utama terkait Pertamina Patra Niaga berada di tangan DPR RI, DPRD Balikpapan berencana turut memanggil pihak terkait untuk memastikan tidak ada dampak yang merugikan masyarakat Balikpapan.
“Kami bisa meminta keterangan dari pihak Pertamina Patra Niaga untuk memastikan jaminan keamanan bagi konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang,” tegasnya.
Budiono juga menyoroti bahwa kasus ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap BBM yang dikelola oleh Pertamina.
Ia menilai, jika dugaan ini benar, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga Pertamina dan masyarakat sebagai konsumen.
“DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat tidak menjadi korban. Kami ingin ada solusi konkret yang dapat menjamin keamanan dan kualitas BBM di Balikpapan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Balikpapan berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga.
Meskipun perusahaan tersebut telah memberikan keterangan kepada DPR RI, Budiono menegaskan bahwa pemerintah daerah juga memiliki hak untuk meminta kepastian terkait distribusi dan mutu BBM di daerah.
“Kami ingin mendengar langsung dari Pertamina Patra Niaga mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Keamanan dan kenyamanan konsumen harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
