BALIKPAPAN-Kebijakan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam, karena berkaitan langsung dengan hak kesehatan masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. “Penonaktifan PBI ini harus kita dalami secara serius, karena menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Balikpapan,” ujarnya Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, situasi menjadi dilematis karena di satu sisi DPRD dan pemerintah daerah tengah menyosialisasikan program BPJS gratis kepada warga, namun di sisi lain terjadi pencabutan PBI bagi sebagian masyarakat.
“Kita perlu mengetahui alasan dan motif di balik pencabutan tersebut. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan jaminan kesehatannya,” tegasnya.
Hamid juga menyoroti akurasi data penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut adanya perbedaan antara data yang diterima dari pusat dengan realitas masyarakat.
“Faktanya, data sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan ada yang terdata sebagai penerima bantuan padahal tergolong mampu dan memiliki kendaraan,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD mengimbau para ketua RT untuk lebih cermat dan objektif dalam melakukan pendataan warga yang benar-benar layak menerima bantuan.
Ke depan, Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen memperkuat pengawasan agar warga yang masih layak tidak sampai kehilangan jaminan kesehatan..“Kita harus aktif turun ke lapangan, melihat langsung perkembangan kondisi masyarakat. DPRD harus interaktif dan hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Terkait kemungkinan pembiayaan jaminan kesehatan melalui APBD Kota, Hamid menyatakan dukungannya jika hal tersebut memang diperlukan.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Semua kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan. “Efisiensi jangan sampai menyentuh pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
DPRD Balikpapan, lanjutnya, mendukung penuh penggunaan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi seluruh warga.(*)
