BALIKPAPAN-Lonjakan harga LPG subsidi di tingkat pengecer kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah menjadi persoalan klasik yang terus membebani masyarakat.
“Banyak pendistribusian gas LPG ini yang harganya bahkan jauh dari harga eceran standar. Ini sangat memberikan beban bagi masyarakat Balikpapan,” ujarnya Selasa (3/3/2026) di Ruang Kerja Komisi I DPRD Balikpapan.
Menurut Iwan, persoalan tersebut berulang kali dibahas di DPRD. Ia menyebut Komisi II telah mendorong harmonisasi dan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk merapikan distribusi dan pengawasan harga di lapangan.
Tak hanya berhenti pada koordinasi, DPRD juga mendorong langkah konkret dari Pemerintah Kota melalui dinas terkait, khususnya Dinas Perdagangan, untuk memperketat pengawasan distribusi.
Iwan menyampaikan, Komisi I tengah mengkaji kemungkinan terobosan regulasi di tingkat daerah, termasuk penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur mekanisme distribusi dan sanksi bagi pengecer yang menjual LPG jauh di atas HET.
“Kita mencoba mendorong apakah nanti ada Perwali atau aturan daerah yang bisa memberikan ketegasan. Harus ada sanksi yang jelas bagi pengecer yang menjual jauh di atas harga eceran tertinggi,” tegasnya.
Selain regulasi, DPRD juga menilai penting adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan aturan berjalan efektif. Penindakan dianggap perlu agar praktik penjualan di atas HET tidak terus berulang.
Menurut Iwan, pengawasan tidak hanya menyasar harga, tetapi juga ketepatan sasaran distribusi. Sebab LPG subsidi merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Ini barang subsidi untuk masyarakat kecil,” ujarnya.
DPRD berharap sistem distribusi LPG di Balikpapan bisa lebih tertata dan tepat sasaran. Regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta sanksi tegas dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh harga yang melambung di tingkat pengecer.
Adanya dorongan regulasi dan koordinasi lintas pihak, DPRD optimistis persoalan klasik LPG di Balikpapan dapat ditangani lebih serius dan memberi kepastian harga bagi warga.(*)
