BALIKPAPAN– Persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa pemerintah kota bersama DPRD tetap berkomitmen menangani persoalan banjir, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Alwi, penanganan banjir di Balikpapan sejatinya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berkelanjutan. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 Triliun.
Namun hingga saat ini, kemampuan keuangan daerah baru memungkinkan pengalokasian anggaran sekitar 10 persen dari total kebutuhan ideal untuk penanggulangan banjir.
“Evaluasi tetap ada. Banyak yang bertanya kenapa Balikpapan masih banjir. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan banjir memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Saat ini, kita baru mampu mengalokasikan kurang lebih 10 persen untuk penanganan banjir,” ujar Alwi, usai Rapat Paripurna di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan tersebut semakin terasa pada tahun anggaran berjalan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini berdampak langsung pada kekuatan fiskal daerah dan memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian skala prioritas pembangunan.
“Di tahun ini ada efisiensi anggaran dari pusat atau pemotongan DBH, dan itu sangat mempengaruhi kekuatan keuangan kita. Akibatnya, banyak program yang seharusnya bisa dimaksimalkan, terpaksa dikurangi,” jelasnya.
Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah mengabaikan persoalan banjir. Penanganan banjir tetap masuk dalam agenda prioritas, meskipun dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tidak menghilangkan anggaran penanganan banjir, tapi memang ada pengurangan. Pemerintah kota bersama DPRD tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia berharap, kondisi fiskal daerah dapat kembali stabil pada tahun anggaran mendatang, sehingga alokasi anggaran untuk penanganan banjir dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan stabilitas keuangan yang lebih baik, berbagai program strategis seperti peningkatan kapasitas drainase, pembangunan kolam retensi, serta normalisasi saluran air dapat kembali difokuskan.
“Harapan kita, di tahun depan kondisi keuangan bisa lebih stabil, sehingga kita bisa kembali fokus dan memperkuat penanganan banjir sebagai salah satu persoalan utama kota,” pungkas Alwi.
DPRD Kota Balikpapan, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi dengan Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pengendalian banjir tetap berjalan, seiring dengan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan serta kenyamanan warga.(*)
