BALIKPAPAN — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Kamis (20/11/2025). Dalam agenda tersebut, Siswanto dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum yang menyoroti dampak besar penyesuaian kebijakan fiskal nasional terhadap struktur keuangan daerah.
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota atau Wakil Wali Kota Balikpapan, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, BUMD, KPU, Bawaslu, PMI, serta perangkat daerah. Mengawali penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas suksesnya MTQ ke-53 Kota Balikpapan yang dinilai berjalan meriah dan membawa dampak positif bagi masyarakat.
Siswanto menjelaskan bahwa pemerintah kota bergerak cepat merespons terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah. Namun, dampaknya sangat signifikan. Pendapatan transfer dari pusat turun dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,01 triliun, dengan total koreksi Rp1,057 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang anjlok Rp767,97 miliar.
Menurut Siswanto, kondisi tersebut menjadi tantangan fiskal terberat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah harus menyesuaikan belanja daerah dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun. Langkah ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Meski begitu, Fraksi Gerindra menilai terdapat sejumlah risiko strategis yang harus diwaspadai:
Kerentanan fiskal akibat tingginya ketergantungan pada transfer pusat.
Potensi perlambatan pembangunan karena fokus anggaran beralih pada mandatory spending dan efisiensi operasional.
Ketidakpastian asumsi transfer provinsi, yang berpotensi memicu koreksi anggaran kembali di pertengahan tahun.
Melalui pandangan umum tersebut, Siswanto mengajukan dua permintaan utama kepada Pemerintah Kota:
Penjelasan strategi peningkatan kemandirian fiskal, termasuk langkah konkret optimalisasi PAD di tahun 2026.
Mitigasi atas penurunan belanja infrastruktur, terutama pembiayaan alternatif non-APBD untuk sektor strategis seperti pengendalian banjir dan persiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmen untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, mendukung kebijakan prorakyat, dan menjadi mitra kritis konstruktif dalam memastikan APBD 2026 memberikan manfaat nyata.
