BALIKPAPAN — Pembahasan perubahan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar pada Kamis (20/11/2025). Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, H. Yusri, SE, menyampaikan sejumlah pandangan strategis dan catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal daerah ke depan.
Mengawali pernyataannya, Yusri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Balikpapan yang telah menjaga stabilitas dan kondusivitas kota. Ia juga mengucapkan belasungkawa atas tragedi tenggelamnya enam anak di lokasi proyek galian Grand City Kilometer 8. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi tamparan keras untuk meningkatkan pengawasan keselamatan di semua area proyek pembangunan.
“Tragedi ini harus menjadi peringatan serius agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Memasuki pokok pandangan umum, Fraksi Golkar menegaskan bahwa perubahan nota penjelasan APBD 2026 merupakan momentum penting untuk memastikan pengelolaan fiskal daerah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Yusri menilai bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menunjukkan respons cepat dalam menyesuaikan struktur anggaran, terutama setelah ditetapkannya alokasi sementara transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan.
“Kami melihat pemerintah kota telah bergerak cepat mengurai dan menyesuaikan setiap proses penganggaran secara intensif. Ini menunjukkan bentuk kesigapan sekaligus komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menekankan perlunya strategi pengembangan sumber pendapatan daerah yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat. Peningkatan kualitas PAD, pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan ketat terhadap belanja publik dinilai menjadi langkah yang wajib dioptimalkan.
Yusri juga mengingatkan bahwa penganggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai penyusunan angka dan tabel, tetapi harus berorientasi pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Golkar meminta agar program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama dan tidak mengalami pengurangan anggaran signifikan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dan menjaga harmoni kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan demi terwujudnya tata kelola anggaran yang sehat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi DPRD dan pemerintah kota adalah kunci untuk memastikan APBD 2026 mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Yusri.
