BALIKPAPAN — Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang berlangsung pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Grand Senyiur menjadi ruang penting bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menyampaikan pandangan umum mengenai arah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui juru bicaranya, Ari Sanda, fraksi menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah menyikapi penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas fiskal kota.
Mengawali penyampaiannya, Ari Sanda memberikan penghormatan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran, unsur Forkopimda, serta seluruh tamu undangan. Ia mengajak seluruh peserta sidang untuk memanjatkan rasa syukur atas terlaksananya paripurna dengan baik. “Syukur Alhamdulillah, kita dapat menghadiri sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat untuk menjalankan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Fraksi PPP juga menyampaikan duka mendalam atas tragedi tenggelamnya enam anak di Kelurahan Graha Indah. Kejadian tersebut dinilai sebagai pengingat penting agar pemerintah memperkuat pengawasan di titik-titik rawan bahaya. “Kita tidak boleh lalai terhadap keselamatan masyarakat. Pengawasan harus diperkuat agar tragedi seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Dalam aspek penganggaran, Fraksi PPP menyoroti penurunan drastis TKD dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun atau sebesar 39,5 persen. Dampaknya, pendapatan daerah terkoreksi menjadi Rp2,95 triliun, sementara belanja daerah ikut turun menjadi Rp3,36 triliun. Ari Sanda meminta pemerintah meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan porsi dana transfer yang lebih proporsional. “Kami mendorong pemerintah kota untuk memperjuangkan porsi TKD agar tidak dipangkas terlalu besar sehingga stabilitas fiskal dapat terjaga,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PPP menekankan perlunya strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut meliputi revitalisasi sektor pariwisata, optimalisasi kinerja BUMD, intensifikasi aset daerah, serta perluasan penggunaan tapping box pada restoran dan hotel sebagai langkah pengawasan transaksi.
Fraksi juga menegaskan bahwa pemenuhan mandatory spending harus tetap menjadi prioritas. Anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta alokasi dana kelurahan harus dipastikan sesuai ketentuan undang-undang, meskipun ruang fiskal daerah mengalami penyempitan.
Menutup pandangannya, Ari Sanda menyampaikan optimisme bahwa pemerintah, DPRD, dan masyarakat tetap mampu menghadapi tantangan fiskal tahun 2026 dengan semangat kebersamaan. “Dengan kerja sama yang solid, insyaAllah pembangunan kota tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.
