BALIKPAPAN – Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, saat ditemui pada Rabu (19/11/2025) di kantor DPRD Balikpapan. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan berperan strategis dalam menopang kesejahteraan masyarakat.
Menurut Jafar, sektor UMKM memiliki keterkaitan erat antara unsur permodalan, produksi, distribusi, dan pemasaran. Seluruh aspek tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada satu sektor saja, melainkan wajib hadir sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan kebutuhan pelaku usaha secara komprehensif dan terintegrasi.
“UMKM tidak berdiri sendiri. Pemerintah harus hadir sebagai pendamping dan pembuka jalan agar pelaku usaha mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses permodalan. Banyak UMKM yang tidak mampu memperluas usaha meski memiliki potensi besar karena terbentur persyaratan administrasi maupun bunga pinjaman yang tinggi. Jafar menilai pemerintah perlu memperkuat perannya sebagai jembatan antara UMKM dan lembaga keuangan melalui skema pembiayaan yang lebih ramah pelaku mikro, termasuk bantuan modal, kredit lunak, dan program kemitraan.
“Pemerintah harus bisa memediasi pelaku UMKM dengan pihak otoritas keuangan agar mereka tidak terhambat di awal,” jelasnya.
Selain permodalan, Jafar menyoroti persoalan produksi yang kerap terkendala ketersediaan bahan baku. Ia mencontohkan kelangkaan kedelai yang sering mengganggu pelaku usaha kuliner. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menurunkan kapasitas produksi dan mengancam keberlangsungan usaha.
“Pelaku UMKM sudah siap memproduksi, tetapi ketika bahan bakunya tidak tersedia atau stoknya kurang, itu jelas berdampak besar,” tegasnya.
Masalah berikutnya adalah pemasaran. Meski UMKM Balikpapan menghasilkan produk berkualitas tinggi, akses pasar masih terbatas dan ruang promosi belum optimal. Jafar mendorong pemerintah untuk membuka lebih banyak kesempatan pemasaran melalui pameran, kolaborasi dengan perusahaan besar, hingga pemberdayaan platform digital.
“Produksi bisa lancar, tapi kalau pemasaran macet, tetap saja usaha tidak berkembang,” katanya.
Ia menilai penguatan UMKM harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung agar mampu menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Dengan langkah konkret dan kolaboratif, UMKM Balikpapan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dan tetap bertahan menghadapi dinamika ekonomi ke depan,” tutupnya.
