BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus berupaya mengatasi kekosongan jabatan aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah instansi, terutama di tingkat kelurahan. Langkah ini menjadi prioritas agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo, menjelaskan bahwa setiap tahun lebih dari seratus ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah posisi struktural, khususnya jabatan eselon IV B, masih belum terisi sepenuhnya.
“Beberapa jabatan struktural di kelurahan memang masih kosong, dan ini menjadi perhatian serius pemerintah kota. Kekosongan itu harus segera diatasi agar pelayanan masyarakat tetap lancar,” ujarnya di Balai Kota Balikpapan, Selasa (21/10/2025).
Ia mengakui, kekosongan jabatan berdampak langsung terhadap beban kerja pegawai di lapangan. Untuk itu, BKPSDM melakukan langkah percepatan pengisian jabatan dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan kompetensi ASN.
“Kami sedang menyiapkan mekanisme pengisian jabatan secara bertahap melalui asesmen kompetensi dan evaluasi kinerja. Proses ini tidak bisa instan karena setiap pejabat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangan,” jelasnya.
Selain itu, BKPSDM juga mendorong seluruh ASN agar terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis. ASN yang telah menyelesaikan studi diminta segera melaporkan ijazah terbaru agar dapat disesuaikan dalam sistem kepegawaian.
“Begitu penyesuaian ijazah dilakukan, ASN berprestasi bisa segera mengajukan kenaikan pangkat dan menempati jabatan struktural yang sesuai,” terang Purnomo.
Ia menambahkan, kekurangan tenaga juga dirasakan di sektor pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Meski pemerintah telah merekrut tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebutuhan aparatur masih meningkat seiring bertambahnya jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan baru.
“Perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memengaruhi kebutuhan aparatur. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB untuk mempercepat pengisian formasi,” katanya.
Purnomo menegaskan, Pemkot tidak sekadar ingin mengisi jabatan kosong, tetapi memastikan ASN yang ditempatkan benar-benar kompeten dan siap melayani masyarakat.
“Langkah ini sejalan dengan visi Kota Balikpapan untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas menuju Madinatul Iman yang modern dan sejahtera,” pungkasnya.
