BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat sinkronisasi data pangkalan LPG 3 kilogram (kg). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi gas bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi II DPRD Balikpapan terkait akurasi data dan mekanisme penyaluran di lapangan.
Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa saat ini sistem pendataan antara pemerintah daerah dan Pertamina sudah terintegrasi secara digital melalui aplikasi resmi milik Pertamina. Sistem ini mencatat penerima LPG bersubsidi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data penerima sudah masuk ke sistem sesuai NIK dan KK. Jadi yang terpenting sekarang adalah memastikan gas benar-benar sampai ke masyarakat sesuai daftar penerima,” ujar Haemusri, Kamis (6/11/2025).
Meski integrasi data sudah berjalan baik, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan, terutama dalam pengawasan terhadap pangkalan agar tidak menyalurkan gas di luar daftar penerima resmi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Balikpapan bersama Pertamina secara rutin melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan guna mencegah kebocoran distribusi.
“Kalau ada warga yang terdaftar tapi tidak menerima, itu menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Karena itu, pengawasan terus kami tingkatkan,” tegasnya.
Haemusri menambahkan, peran Pemkot dalam program ini bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pemerintah daerah bertugas memperbarui data penerima agar selalu sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag), sementara aspek teknis pendistribusian tetap menjadi kewenangan Pertamina.
Dengan koordinasi yang semakin erat antara Pemkot dan Pertamina, diharapkan penyaluran LPG 3 kg di Balikpapan berjalan tertib, adil, dan tepat sasaran. Terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, kebutuhan energi rumah tangga diprediksi meningkat signifikan.
“Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada masyarakat yang dirugikan. Semua upaya ini demi menjaga keterjangkauan energi dan keadilan sosial bagi masyarakat,” pungkas Haemusri.
