BALIKPAPAN-Tragedi yang menimpa enam anak di kawasan kubangan Grand City Balikpapan belum lama ini memantik perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, kini menjadi prioritas utama pemerintah kota.
Dalam rapat bersama DPRD Balikpapan, Sudirman menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian awal terkait insiden tersebut. Ia memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Ini kejadian masih baru kemarin. Kami sudah melakukan kajian awal, dan tentu saja kami bisa melakukan penutupan atau pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Meski demikian, Sudirman menekankan bahwa seluruh langkah harus diambil berdasarkan data dan fakta yang kuat. Kecepatan bertindak penting, namun ketepatan keputusan jauh lebih utama.
“Kami akan benar-benar mengkaji agar langkah yang diambil tepat. Tujuannya bukan hanya memberi sanksi, tetapi memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kawasan tersebut,” tegasnya.
DLH Balikpapan telah berkoordinasi dengan instansi teknis lain untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Tim memeriksa kondisi fisik kubangan, standar keamanan area, serta menelusuri apakah pihak pengelola Grand City telah menjalankan kewajiban mereka sebagaimana mestinya.
Sudirman menambahkan, kawasan yang memiliki potensi risiko tinggi wajib memberikan perlindungan maksimal, terutama jika berdekatan dengan permukiman dan sering dilintasi warga. Pengawasan yang konsisten dari pihak pengelola Grand City menjadi sorotan utama pemerintah.
Selain kajian, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi, seperti pemasangan pagar pengaman tambahan, papan peringatan, hingga penataan ulang area yang dinilai berbahaya.
“Semua pihak harus mengambil peran, terutama pengelola kawasan. Keselamatan anak-anak tidak boleh ditawar,” tambah Sudirman.
Pemerintah menegaskan bahwa tindak lanjut tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada warga sekitar. Evaluasi komprehensif tengah disiapkan, termasuk kemungkinan penutupan sementara atau permanen apabila terbukti ada pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
