BALIKPAPAN– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui optimalisasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Balikpapan sebagai kota ramah investasi dan efisien dalam tata kelola pemerintahan modern.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, mengatakan peningkatan kapasitas PTSP menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat daya saing daerah di era digital. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi merupakan kunci utama menarik minat investasi.
“PTSP bukan hanya pintu masuk investasi, tetapi juga cerminan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Muhaimin, Kamis (23/10/2025), di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balikpapan.
Transformasi Digital Lewat Mal Pelayanan Publik
Pemkot Balikpapan kini terus memperkuat sistem pelayanan melalui MPP sebagai wujud nyata menghadirkan layanan lintas instansi yang mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan dukungan teknologi digital, MPP menghadirkan layanan cepat, transparan, dan bebas birokrasi.
“Melalui MPP, kami berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa berbelit, dengan dukungan teknologi digital serta koordinasi lintas instansi,” lanjutnya.
Langkah digitalisasi ini tidak hanya mempersingkat proses perizinan, tetapi juga menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Pemkot juga memperkuat sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan sektor swasta.
OSS Jadi Tulang Punggung Pelayanan Investasi
Dalam mendukung kemudahan berusaha, Pemkot Balikpapan berkomitmen mengoptimalkan penerapan Online Single Submission (OSS) — sistem perizinan nasional berbasis digital milik Kementerian Investasi/BKPM.
“Kami pastikan OSS berjalan optimal dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM,” tegas Muhaimin.
Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk mendapatkan izin secara cepat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem daerah.
Menuju Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Muhaimin menambahkan, digitalisasi pelayanan publik dan integrasi data akan berdampak signifikan terhadap peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Namun, ia mengakui tantangan ke depan cukup besar karena era digital menuntut kecepatan adaptasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.
“Kami ingin menjadikan PTSP bukan sekadar tempat mengurus izin, tetapi pusat inovasi yang mempercepat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas daerah, Pemkot optimistis Balikpapan mampu menjadi model pelayanan publik digital di Kalimantan Timur, sekaligus pintu gerbang investasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
