BALIKPAPAN- Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan bahan pokok dan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi selama bulan Ramadan.
Menurutnya, lonjakan permintaan kebutuhan pokok setiap Ramadan berpotensi memicu kenaikan harga, apabila tidak diantisipasi dengan sistem pengendalian yang kuat dan terstruktur. Operasi pasar menjadi salah satu
“Kita perlu sistem yang lebih baik seperti di DKI Jakarta untuk kedepannya. Kita harus jaga stabilitas pasokannya, sehingga tidak terjadi inflasi,” kata Budiono, Kamis (19/2/2026).
Budiono menjelaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD selama ini masih bersifat insidental melalui Inspeksi Mendadak (Sidak). Sementara monitoring rutin memang telah dijalankan oleh Dinas Perdagangan (Disdag). Namun, ia menilai pendekatan tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang lebih permanen dan terintegrasi.
Ia mencontohkan pola pengelolaan bahan pokok di DKI Jakarta melalui Perumda yang bekerja sama langsung dengan petani dan produsen, seperti penghasil beras, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas tersebut kemudian disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke pasar dengan harga yang lebih terkendali. “Harapan kedepan Perumda seperti itu,” ungkapnya.
Menurut Budiono, model tersebut dapat menjadi referensi bagi Balikpapan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat. “Pola seperti itu dapat menjaga harga bisa lebih terkontrol dan masyarakat lebih sejahtera,” terang Legislatif dari PDIP.
Selain bahan pokok, Budiono juga menaruh perhatian pada distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Ia menyebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengajukan penambahan kuota LPG subsidi, namun hingga kini belum terealisasi.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu ikut membeli LPG subsidi, sehingga kuota bagi warga kurang mampu menjadi cepat habis.
“Persoalan sekarang ini yang tidak tepat sasaran ditribusinya, seharusnya yang membeli LPG subsidi adalah masyarakat yang memang berhak, sehingga kuota berkurang,” ujarnya.
Terkait pemberian sanksi atas penyalahgunaan distribusi LPG subsidi, Budiono menjelaskan hal tersebut menjadi kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur resmi.
DPRD Kota Balikpapan, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, hingga pihak terkait lainnya. Tujuannya agar distribusi bahan pokok dan LPG subsidi dapat berjalan optimal, merata, serta tepat sasaran, khususnya selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Budiono berharap dengan sistem yang lebih tertata, stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa dibebani lonjakan kebutuhan pokok.(*)
