BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan bahwa Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan langkah strategis membangun budaya kinerja baru di lingkungan birokrasi.
Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ini, Pemkot berkomitmen memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa SAKIP menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana birokrasi daerah telah bertransformasi menuju pemerintahan yang berorientasi hasil (result-oriented government).
“SAKIP bukan hanya soal penilaian dokumen, tapi bagaimana setiap program pemerintah memiliki arah, ukuran keberhasilan, dan dampak yang bisa dirasakan warga,” ujar Bagus saat ditemui di Balai Kota, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, Pemkot Balikpapan terus mendorong inovasi kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 38 OPD yang ada, beberapa dengan capaian terbaik diminta memberikan paparan langsung di hadapan tim evaluator sebagai bentuk berbagi praktik baik (best practice) dalam manajemen kinerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kerja kolaboratif, di mana setiap unit kerja tidak hanya dituntut melaksanakan program, tetapi juga mampu menunjukkan hasil konkret terhadap indikator pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin seluruh OPD berpikir strategis, tidak sekadar bekerja rutin. Setiap kegiatan harus bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, SAKIP juga dipandang sebagai kompas pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan arah kebijakan jangka menengah dan panjang (2025–2030). Pemkot Balikpapan ingin memastikan seluruh kegiatan pemerintahan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami ingin hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi, bukan hanya laporan. Target kami bukan sekadar nilai tinggi, tapi perubahan nyata dalam budaya kerja di seluruh jajaran pemerintah,” tambah Bagus.
Melalui evaluasi SAKIP 2025, Pemkot Balikpapan berharap mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih terbuka, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
