BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wayullah Bandung, menyoroti persoalan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang hingga kini belum diserahkan oleh sejumlah pengembang perumahan di wilayah Balikpapan Selatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Usai menghadiri kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan, Senin (20/10/2025), Wayullah menyampaikan bahwa masalah fasum tersebut menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, masih banyak pengembang yang belum menyerahkan aset publik seperti ruang terbuka hijau, jalan lingkungan, bozem, drainase, serta fasilitas sosial lainnya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan.
“Masalah fasum ini memang menjadi perhatian kami. Banyak perumahan di Balikpapan Selatan dan beberapa wilayah lainnya yang belum menyerahkan fasumnya ke Disperkim,” ujar Wayullah.
Ia menjelaskan, keterlambatan penyerahan fasum tersebut disebabkan berbagai faktor. Beberapa pengembang diduga masih menahan aset dengan alasan tertentu, mulai dari ingin memanfaatkan lahan untuk kepentingan komersial hingga belum menyelesaikan kewajiban administrasi.
“Kami di DPRD terus melakukan koordinasi dan menanyakan langsung ke pihak pengembang. Kalau fasum sudah diserahkan ke pemerintah, maka pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan, bozem, atau bendungan yang ada. Ini penting untuk memastikan Balikpapan tetap nyaman dan layak dihuni,” tegasnya.
Wayullah juga mendorong Pemkot Balikpapan melalui Disperkim agar memperkuat pengawasan dan menindak tegas pengembang yang belum memenuhi kewajibannya. Ia menilai, penyerahan fasum bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial pengembang kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Fasum itu hak warga. Ketika sudah diserahkan ke pemerintah, pemeliharaan bisa dilakukan secara resmi dan terencana. Jadi kami berharap Pemkot tegas menindak pengembang yang masih abai terhadap kewajiban tersebut,” pungkas Wayullah.
